Sri Mulyani: Pengelolaan Anggaran Daerah Masih Timpang


Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat masih terjadi ketimpangan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja fiskal antardaerah. Ketimpangan pengelolaan anggaran daerah, antara lain tercermin dari rasio pajak dan retribusi daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

Saat ini, daerah yang memiliki rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB tertinggi adalah Kabupaten Badung, Bali yakni 6,96% pada 2019. Sementara itu, ada daerah yang hanya memiliki rasio pajak dan retribusi daerah mencapai 0,06% sehingga rata-rata nasional hanya mencapai 0,49%. 

“Terlihat masih ada yang sangat tinggi dan masih ada yang sangat rendah,” ujar Sri Mulyani dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Selasa (4/5).

Porsi belanja pegawai dibandingkan total belanja daerah pun masih sangat tinggi. Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara menjadi daerah dengan rasio belanja pegawai paling tinggi, yakni 53,9%, sedangkan rasio belanja pegawai di Provinsi Papua Barat  sangat rendah yakni 9,15%. Dengan demikian, rata-rata belanja pegawai daerah mencapai 34,74%.

Sri Mulyani menyebut, porsi belanja barang dan jasa non-pelayanan seperti perjalanan dinas, akomodasi, rapat, dan pakaian dinas PNS juga masih tinggi terutama di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur yang paling besar yakni 33,05%. Sementara di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat hanya 2,51% sehingga secara nasional rata-ratanya 10,92%.

Di tengah belanja pegawai dan belanja barang yang masih tinggi, ia menyayangkan porsi total belanja modal yang masih rendah di daerah. “Padahal belanja ini merupakan yang paling produktif,” katanya.

Porsi terbesar belanja modal berada di Kabupaten PALI, Sumatera Selatan yakni 47,83%. Sementara, Provinsi Jawa Barat hanya 7,06% sehingga secara keseluruhan daerah di Indonesia rata-rata hanya 20,27%.

Selain itu, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) terhadap total belanja daerah masih tinggi. Bendahara Negara menyebutkan bahwa realisasi belanja yang tinggi mayoritas terjadi pada kuartal IV 2021.

Kota Palu, Sulawesi Tengah memiliki SILPA tertinggi yakni 77,21% sementara Kabupaten Tapanuli Selatan 8,85%. Dengan demikian, rata-rata SILPA seluruh daerah 7,83%.

Akibat ketimpangan pengelolaan anggaran masih lebar, Sri Mulyani menjelaskan bahwa capaian output nasional pun masih rendah. Ini terlihat dari akses air bersih, akses sanitasi, dan jalan mantap.

Dia menuturkan bahwa akses air bersih mencapai 100% baru terdapat di Kabupaten Klaten, Kabupaten Badung, Kota Magelang, Kota Denpasar, Kota Tegal, Kota Ternate, dan Kota Tangerang. Sementara, Kabupaten Lanny Jaya baru 1,06%. Rata-rata akses air bersih di Indonesia tercatat 89,27%.

Lalu, akses sanitasi di seluruh wilayah Indonesia rata-rata hanya 77,39%. Tertinggi di Kabupaten Badung yang telah 100% memiliki akses sanitasi dan terendah di Kabupaten Deiyai 1,37%.

Rata-rata jalan mantap yang ada di Tanah Air juga baru mencapai 59,39%. Tertinggi ada di Kabupaten Badung dan Kota Depok 100%, sedangkan terendah di Kabupaten Asmat 3,69%.

Direktur Riset Center of Reform on Economics Piter Abdullah menjelaskan perekonomian nasional terbentuk oleh perekonomian daerah. Sementara perekonomian daerah tidak hanya dipengaruhi oleh pembangunan yang dibiayai oleh proyek-proyek APBN tetapi juga APBD.

Ia menyayangkan realisasi APBD yang rendah dan dana mengendap di bank. “Meskipun mengalami pandemi seharusnya pusat dan daerah tetap mengupayakan agar beberapa program strategis berjalan,” ujar Piter kepada Katadata.co.id, akhir tahun lalu.

Bagikan:

Tinggalkan komentar