Kemenkeu Nilai Tata Kelola Daerah Belum Memadai Terbitkan Obligasi

1 min read


Penerbitan obligasi dapat menjadi solusi pembiayaan bagi pemerintah daerah, khususnya di masa pandemi. Namun, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai, belum seluruh daerah dapat menerbitkan obligasi karena belum memiliki tata kelola yang memadai. 

Tata kelola yang belum memadai, menurut dia, antara lain terlihat dari masih cukup besarnya dana pemda yang mengendap di perbankan. Pada Januari 2021, saldo kas pemda tercatat parkir di perbankan sekitar Rp 95 triliun. Padahal di berbagai negara, daerah yang menerbitkan oblgasi adalah yang pemerintahannya memiliki tata kelola anggaran yang baik. 

“Dengan kata lain, wilayah yang lebih kaya yang bisa masuk ke pasar modal,” ujar Suahasil dalam MNC Group Investor Forum 2021 – Recovery Story after The Big Reset, Selasa (2/3).

Menurut Suahasil, investor di pasar modal  lebih tertarik membeli obligasi yang diterbitkan oleh penerbit dengan kredibilitas dan kapablitas yang baik. Sementara, pemda dengan pengelolaan anggaran yang minim dan kapasitasnya terbatas akan terabaikan.

Ia berharap pemda dapat memperbaiki tata kelola wilayahnya. Ini agar setidaknya satu atau dua provinsi di Tanah Air bisa segera untuk menerbitkan obligasi daerah guna pendanaan yang lebih baik.

Saat ini, sebagian besar pemda masih mengandalkan sumber pendanaan dari APBN. “Kami akan lihat perkembangan pemda melihat hal ini dan tentu pada akhirnya akan tiba waktunya obligasi daerah menjadi mungkin di Indonesia,” katanya.

Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, obligasi daerah adalah surat utang yang diterbitkan negara, kota, atau pemerintah daerah yang bebas dari pajak. Di Amerika, obligasi daerah atau municipal bonds dikenal dengan nama The Muni’s.

Hingga akhir tahun lalu,  pemerintah daerah di Indonesia masih terus mengembangkan kapasitasnya dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Peningkatan kemandirian daerah juga masih terus dilakukan agar obligasi daerah yang layak mampu diterbitkan.

Ekonom Senior Center of Reform on Economics Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa obligasi daerah merupakan isu lama yang sampai saat ini belum teratasi. Ini terjadi karena perubahan kebijakan daerah yang mengikuti dinamika politik. “Ini artinya ketika pemimpin daerah berubah, kebijakan daerah pun cenderung berubah,” ujar Yusuf kepada Katadata.co.id, Selasa (2/3).

Dalam penerbitan obligasi daerah, unsur regulasi yang konsisten menjadi penting untuk diperhatikan. Hal lain yang juga menjadi penghambat, sambung dia, yakni tidak meratanya pemahaman pejabat daerah terhadap produk obligasi sendiri. Padahal, pengetahuan tersebut berkaitan dengan persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh daerah.

Yusuf menjelaskan bahwa persiapan pelaporan dan penilaian aset jaminan di daerah merupakan hal yang sangat penting. Maka dari itu, penerbitan obligasi daerah seyogyanya menjadi hal yang patut dipikirkan secara matang oleh pemda. “Supaya pemda memiliki kemandirian dalam mencari sumber pendanaan,” kata dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *