Dewan Gereja Papua: Orang Papua Ibarat Monyet dalam Taman Nasional

5 min read


KOPI, Jayapura – Dewan Gereja Papua menilai konflik dan militerisme yang telah berlangsung 60 tahun di Tanah Papua masih terus berlanjut dengan berbagai kasus kekerasan, penculikan, maupun operasi militer di Nduga, Intan Jaya, dan Mimika. Dewan Gereja Papua juga menyoroti daftar panjang kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang tak kunjung diselesaikan.

Pandangan itu disampaikan Dewan Gereja Papua sebagai refleksi atas peringatan 166 tahun masuknya Injil ke Pulau Mansinam, Papua Barat. Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua, Dr Benny Giay menyampaikan kegelisahannya melihat kekerasan yang terus dialami orang asli Papua. Dari masa ke masa, orang Papua mengalami berbagai gejolak yang membuat orang Papua tidak merasa bebas.

“Kami gumuli perubahan-perubahan, kami gereja melihat perubahan yang terjadi. Orang Papua ibarat monyet dalam taman nasional Indonesia, yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke. Rasisme sistematik terhadap Papua, dari tahun ke tahun [terjadi] kepada orang Papua,” kata Giay, Jumat (19/2/2021)

Menurutnya, Papua merupakan surga kecil yang jatuh ke bumi, tanah yang kaya akan emas dan semua yang Tuhan ciptakan.”Papua ini seperti pepatah, ‘di mana ada gula, di situ ada semut’. Di sisi lain, kami di Papua, orang mati puluhan karena kelaparan, kekurangan gizi. Indeks Pembangunan Manusia Papua rendah, sekolah tidak terurus, guru di pedalaman kurang. Otonomi khusus diberikan untuk tingkatkan pembangunan, namun tidak terjadi. Itu soal ril yang mengancam manusia,” kata Giay.

Giay meminta Presiden Joko Widodo memberi perhatian terhadap masalah rasisme terhadap orang Papua. “Rasisme ini soal besar. Menganggap orang Papua bodoh, sehingga perluh mengangkat orang Papua sejajar dengan suku lain. Apakah selama 60 tahun itu sudah sejajarkan orang Papua? Rasisme masih ada. Coba Presiden Jokowi, kalau keluarkan aturan, coba ditegakkan, bahkan semua warga negara Indonesia sama. Frans Kaisiepo, Gubernur Irian Barat yang membantu Indonesia merebut Tanah Papua dan diangkat menjadi pahlawan, saat fotonya muncul di uang pecahan Rp10 ribu, masih terjadi rasisme juga,” jelasnya.

Giay menegaskan Otonomi Khusus (Otsus) Papua telah gagal. “Kalau dilaksanakan baik, itu akan baik. Namun pelaksanaannya tidak terjadi seperti itu. Ada empat akar persoalan yang diangkat LIPI, yang harus di selesaikan, yaitu rasisme, diskriminasi, marjinalisasi. Kegagalan pembangunan, ekonomi, kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Perbedaan politik antara Jakarta dan Papua terkait sejarah integrasi. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia besar yang terjadi, yang tidak terselesaikan hingga saat ini, seperti Wamena Berdarah pada tahun 2000 dan 2003, Wasior Berdarah, Abepura Berdarah dua kali, Paniai Berdarah. Saya khawatir uang Otsus itu dipakai untuk operasi militer. Apalagi dengan pemekaran provinsi, nanti uang yang keluar dipakai untuk keamanan lagi,” keluh Giay.

Giay mengingatkan orang Papua bukanlah malaikat, sehingga akan diam jika diperlakukan tidak adil. Jika terus diperlakukan secara tidak adil, orang Papua bisa protes. Ia menyayangkan, pemerintah pusat terus memaksa agar cara pandang/perspektif elit politik di Jakarta diterima oleh orang asli Papua.

“Cara penyelesaian masalah dari cara pandang negara itu, orang asli Papua harus menerima NKRI harga mati, integritas teritorial. Orang Papua memahami ada persoalan menyangkut hak-hak orang bisa hidup di atas tanahnya. Kalau ada perbedaan, itu tidak akan pernah selesai,” tuturnya.

Dewan Gereja Papua juga mempertanyakan terus terjadinya pemekaran satuan teritorial TNI dan Polri di Papua, dengan pembentukan Komando Distrik Militer (Kodim) baru misalnya. Penambahan aparat keamanan di Papua juga terus dilakukan di berbagai wilayah di Tanah Papua.

“Apakah pembangunan Kodim, drop anggota militer banyak-banyak di Papua, apakah itu sudah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI? DPR RI harus jelaskan hal itu. Apakah kami orang asli Papua harus dilangkahi. Orang Papua minta dialog itu wajar saja, Indonesia sudah mencatat sejarah waktu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berunding dengan Gerakan Aceh Merdeka dan masyarakat Aceh. Kenapa kami tidak bisa berdialog dengan pemerintah pusat ? Apakah kami ini memang monyet?” Giay bertanya.

Giay menyoroti keterlibatan aparat keamanan dalam perdagangan senjata ilegal di Papua, yang belakangan justru diikuti dengan penambahan pasukan aparat keamanan di Papua. “Kami lihat aksi jual senjata di media dan koran. Jadi, logika kami, dengan diperjualbelikan senjata, akan memperbanyak Organisasi Papua Merdeka, dan penambahan anggota juga dilakukan,” kata Giay.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt Andrikus Mofu mengatakan dua misionaris asal Jerman Carl Wilhelm Ottow dan Johann Gottlob Geissler, membawa Injil ke Tanah Papua dengan menyebut nama Tuhan. “Dengan kuasa Injil yang masuk pada tahun 1855 itu, [Injil] diwartakan sampai sekarang di setiap denominasi gereja, agar mereka yang di Papua, dan juga yang datang di Tanah Papua mengalami kebaikan hidup di atas tanah yang Tuhan berkati ini,” kata Mofu.

Akan tetapi, hingga 166 tahun berlaku sejak Carl Wilhelm Ottow dan Johann Gottlob Geissler membawa Injil ke Tanah Papua, berbagai persoalan dan masalah terus terjadi di Tanah Papua. “Dari 166 tahun yang lalu hingga sampai saat ini, menjadi pertanyaan bagi gereja, ‘apa benar Injil itu sudah menghidupi orang Papua dan orang yang hidup di tanah Papua?’ Kami tidak bisa sangkal bahwa kuasa Injil itu terus bergerak dan kuasa kegelapan, dengan berbagai cara dan upaya,” jelasnya.

Mofu menyatakan sudah selayaknya jika Dewan Gereja Papua berdiri, mempertanyakan, dan memperjuangkan nilai kebaikan dan keadilan bagi orang asli Papua. Itulah mengapa Persekutuan Gereja-gereja di Tanah Papua juga berdiri dan bicara tentang situasi hak asasi manusia (HAM) di Papua.

“Ketika gereja tidak berbicara dan tidak menyampaikan kabar Injil, tidak memperjuangkan nilai kebaikan dan keadilan, itu menjadi pertanyaan. ‘Apakah ini Gereja yang mewartakan kabar Kristus dari Allah atau tidak?’ Hal itu perlu saya jelaskan, agar jangan ada presepsi dari luar, ‘kenapa gereja berbicara soal pelanggaran HAM?’ Karena itu menjadi tanggung jawab gereja. Kekerasan demi kekerasan, persoalan demi persoalan, terus saja dilakukan,” kata Mofu.

Mofu menyatakan sepantasnya orang Papua bertanya, apakah negara masih menganggap orang asli Papua sebagai bagian dari negara atau tidak, karena banyak persoalan di Papua tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah. “Apa saja yang mau dilakukan oleh orang Papua dilihat dengan negatif. Untuk itu, Otsus Papua harus dievaluasi,” tutur Mofu.

Presiden Gereja Injil di Indonesia (GIDI), Pdt Dorman Wandikbo prihatin dengan nasib warga sipil Nduga dan Intan Jaya yang harus meninggalkan rumah mereka dan mengungsi, bahkan pada saat Presiden Joko Widodo mengimbau agar setiap orang tetap tinggal di rumah. Ia menyatakan Persekutuan Gereja-gereja di Tanah Papua sangat menyesalkan situasi yang dialami warga sipil di Nduga dan Intan Jaya.

“Kami sangat prihatin, jemaat kami di Nduga sudah dua tahun lebih mereka ada di luar [rumah], mereka pergi mengungsi. Juga di Intan Jaya, satu tahun lebih mereka di luar [rumah]. Pimpinan perintahkan tinggal di dalam [rumah], tetapi mereka semua diusir keluar dari tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mereka, sekolah gereja, itu diisi oleh militer, karena militer yang didrop di sana tidak ada tempat tinggal. Mereka memanfaatkan tempat tinggal masyarakat dan tempat belajar masyarakat. Persekutuan Gereja-gereja di Tanah Papua minta Presiden Joko Widodo untuk segera menarik pasukan non organik dan organik yang ada di Nduga dan Intan Jaya,” ucapnya.

Wandikbo menyesalkan stigmatisasi orang asli Papua sebagai kriminal bersenjata. Ia mengingatkan, selama 50 tahun menjadi bagian dari Indonesia, orang Papua jarang melakukan kekerasan terhadap orang Indonesia.

“Orang Papua itu jarang bunuh ustad, tembak haji, membunuh masyarakat sipil, baik dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu sangat jarang sekali. Setelah militer masuk, baru pastor dibunuh, pendeta di tembak, masyarakat sipil dan tidak tahu apa-apa ditembak mati. Kami sangat prihatin dengan kejadian yang terjadi saat ini. Kami dewan gereja pertanyakan, sebenarnya KKB itu siapa? Apakah di Papua ada pabrik senjata? Senjata itu didapatkan dari siapa, siapa yang jual senjata ini?” Wandikbo bertanya.

Terkait polemik rencana revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, Wandikbo menyatakan Otsus Papua telah gagal menyelesaikan empat akar masalah Papua. Kegagalan itu membuat Wandikbo mempertanyakan rencana pemerintah melanjutkan Otsus Papua.

“Hari ini orang ramai-ramai memperpanjang Otsus, padahal Otsus itu sudah lama ditolak pada tahun 2000. Tahun 2005 juga ada penolakan Otsus juga terjadi di Universitas Cenderawasih. Tahun 2020, penolakan Otsus juga dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Coba persoalan yang bertubi-tubi itu diselesaikan dulu. Tapi tidak, pemerintah justru memaksa orang untuk melakukan pemekaran provinsi. Kami dewan gereja merasa bahwa pemekaran provinsi dan kabupaten adalah misi pembunuhan orang Papua. Gara-gara rasisme, ada yang ditahan di Jayapura, Wamena, dan itu murni orang memprotes rasisme, tapi diubah dan dikenakan pasal makar. Kami dewan gereja sesalkan hal itu,” kata Wandikbo.

Dr Socrates Sofyan Yoman selaku Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua mempertanyakan janji Presiden Jokowi untuk mengizinkan jurnalis asing masuk dan meliput di Tanah Papua. “Di mana janji Presiden Jokowi yang membuka akses jurnalis asing untuk masuk ke Tanah Papua pada tahun 2015? Sampai hari ini, belum masuk. Dewan gereja mendesak janji Jokowi itu harus di tepati,” kata Yoman.

Yoman juga menyoroti janji Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus Paniai Berdarah 2014. “Kapan Presiden Jokowi akan tepati janji menyelesaikan kasus kematian empat siswa di tangan TNI di Paniai? Sampai sekarang, tahun 2021, kasus itu belum di selesaikan. Presiden juga pernah berjanji untuk mengizinkan Pelapor Khusus PBB masuk ke Tanah Papua untuk melihat persoalan. Kami dewan gereja mendukung pernyataan Presiden Jokowi pada 30 September 2019 untuk berdialog dengan pro referendum, untuk menyelesaikan empat pokok masalah yang [dirumuskan] LIPI. Sudah jelas baru kenapa harus putar-putar? Pemerintah Indonesia juga harus menjawab 18 pertanyaan Dewan HAM PBB. Kami ciptaan Tuhan yang mulia, yang sama dengan rupaNya, stop stigma kami,” kata Yoman.(*)

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *