Viral Transaksi Gunakan Dinar di Depok, BI: Bukan Alat Pembayaran Sah

1 min read


Bank Indonesia menegaskan bahwa mata uang rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pernyataan ini menanggapi kabar yang viral di media sosial terkait transaksi pembayaran menggunakan dinar dan dirham yang terjadi di salah satu pasar di Depok. 

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah RI wajib menggunakan rupiah. Hal tersebut berdasarkan Pasal 23 B UUD 1945, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1). BI mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari penggunaan alat pembayaran selain rupiah.

“Kami menegaskan bahwa dinar, dirham, atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia,” kata Erwin dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (28/1).

BI mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang Indonesia. Otoritas Moneter berkomitmen untuk terus mendorong gerakan mencintai dan merawat rupiah bersama dengan otoritas terkait dan seluruh komponen masyarakat sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.

Menurut Erwin, pihaknya dapat melaporkan atau penertiban pelaku yang tak menggunakan mata uang rupiah dalam bertransaksi. “Kami akan lihat perkembangannya,” ujar Erwin kepada awak media.

Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam berpendapat penggunaan uang untuk transaksi di Indonesia harus menggunakan rupiah. Pelanggaran UU tersebut akan ada sanksi hukumnya. “Ini sesuai UU tentang rupiah,” ujar Piter kepada Katadata.co.id, Kamis (28/1).

Sanksi hukum kepada pengguna mata uang rupiah tercantum dalam Surat Edaran BI (SEBI) Nomor 17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam surat tersebut tercatat, setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan rupiah di RI akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa pidana maksimal satu tahun dan denda maksimum Rp 200 juta, sesuai pula dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Sebelumnya, BI melaporkan transaksi sistem pembayaran baik tunai maupun nontunai meningkat sejalan dengan perbaikan ekonomi, disertai dengan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Uang kartal yang diedarkan pada Desember 2020 mencapai Rp 898,9 triliun, tumbuh 13,25% secara tahunan, seiring dengan aktivitas ekonomi yang membaik. Sementara, nilai transaksi pembayaran menggunakan ATM, kartu debet, dan kartu kredit pada Desember 2020 tercatat Rp 695,5 triliun, kembali tumbuh 1,36%, setelah kontraksi pada bulan November 2020 sebesar 1,93%.

Transaksi ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh tinggi sejalan dengan penggunaan platform e-commerce dan instrumen digital di masa pandemi, serta kuatnya preferensi dan akseptasi masyarakat akan transaksi digital. Hal itu terlihat dari nilai transaksi uang elektronik pada Desember 2020 sebesar Rp 22,1 triliun atau tumbuh 30,44% secara tahunan.

Lebih lanjut, volume transaksi digital banking pada Desember 2020 mencapai 513,7 juta transaksi, tumbuh 41,53% dan nilai transaksi digital banking sebesar Rp 2.774,5 triliun, tumbuh 13,91%. BI memprakirakan tren digitalisasi akan terus berkembang pesat didukung dengan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang semakin inklusif. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *