Solusi Semu Teknologi Co-Firing Pembangkit Batu Bara PLN

3 min read


  • PLN akan melakukan co-firing pada 52 pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar biomassa hingga 2024.
  • Pemanfaatan biomassa sebagai campuran batu bara untuk bahan baku PLTU dianggap hal yang keliru dan merupakan solusi semu. 
  • Kontribusi co-firing terhadap bauran energi tak signifikan dan tak sejalan dengan target penurunan emisi karbon.

Pandemi Covid-19 masih berlangsung, konsumsi energi terus tertekan. Target untuk mencapai bauran energi baru terbarukan pada pembangkit listrik sebesar 23% di 2025 tetap berjalan.

Melalui PLN, pemerintah mendorong pemakaian energi ramah lingkungan pada pembangkit yang sudah ada, melalui co-firing. Teknologi ini mencampur bahan bakar batu bara dengan biomassa. 

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan program co-firing cukup signifikan untuk menggenjot target tersebut. Hitungannya, pencampuran 5% meningkatkan sekitar 1% pemakaian energi terbarukan. 

Cara ini juga memberikan efek bergulir. Misalnya, pertumbuhan dan pelibatan masyarakat lokal dalam penyediaan biomassa. “Pemerintah memberikan dukungan regulasi untuk aspek keteknikan, standar, juga dorongan ke pengusahaan,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Senin (25/1). 

Pekan lalu, PLN bekerja sama dengan Perum Perhutani dan PTPN III dalam penyediaan biomassa untuk pembangkit listrik tenaga uap alias PLTU. Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini mengatakan untuk memenuhi target bauran bauran energi, perusahaan fokus pada inisiatif green-booster berupa co-firing

Selain dapat memenuhi target bauran energi, cara tersebut dapat memenuhi keekonomian penyediaan tenaga listrik. Teknologinya sesuai dengan belanja modal perusahaan yang sedang minim. Pemakaian biomassa bukan masuk dalam capex, tapi pengeluaran operasional atau opex. “Jadi, kami sambut baik dan memakai PLTU yang sudah ada,” katanya dalam konferensi pers secara virtual.

Direktur Mega Project PLN Ikhsan Asaad menargetkan akan melakukan co-firing pada 52 pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar biomassa hingga 2024. Ke-52 PLTU tersebut tersebar di beberapa wilayah. 

Sebanyak 6 pembangkit sudah mengimplementasikan teknologi tersebut. Keenam pembangkit itu adalah PLTU Paiton, PLTU Jeranjang, PLTU Ketapang, PLTU Sanggau, PLTU Pacitan, dan PLTU Suralaya. Tahun ini, PLN berencana melakukan co-firing di 17 PLTU. “Sesuai peta jalan, implementasi secara bertahap, insya Allah 100% tahun 2024,” katanya.

PLTU Suralaya (Arief Kamaludin|KATADATA)

Co-Firing Upaya Perpanjang Usia PLTU?

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai berpendapat co-firing dapat mengurangi konsumsi batu bara.  Pemakaian teknologi itu di 114 PLTU yang ada dengan kapasitas 18 gigawatt (GW) dapat mensubstitusi sembilan hingga 12 juta ton batu bara.

Dengan begitu, bauran energi terbarukan meningkat 2%. “Kalau melihat angka ini, maka sebenarnya tidak terlalu signifikan dibadingkan target 23% dalam rencana umum energi nasional (RUEN),” ujar Fabby. 

Hal lain yang perlu menjadi catatan adalah peningkatan bauran energi untuk menurunkan emisi karbon. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali efek co-firing terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. 

Biomassa untuk teknologi ini biasanya dari tanaman budidaya dan sampah organik. Ketika menjadi bahan bakar pembangkit, maka ada proses pembakaran pula yang menghasilkan gas karbondioksida. 

Perhitungan emisi karbonnya menjadi penting. Hal ini nantinya untuk basis kalkulasi penurunan gas rumah kaca Indonesia sesuai dengan target nasional. Dalam nationally determine contribution atau NDC, negara ini menargetkan penurunan sebesar 29% di 2030 dengan usaha sendiri. Penurunannya menjadi 41% dengan batuan internasional. 

Beberapa hal lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah keberlanjutan pasokan biomassa. Sejumlah feedstock, seperti wood chip atau wood pellet, memiliki pasar di luar Indonesia dan menjadi komoditas ekspor.

Fabby mengatakan jangan sampai nanti pemerintah memberikan subsidi kepada biomassa, seperti kasus bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel. Karena itu, perlu perhitungan pula biaya dan risiko dari pembangkit co-firing dengan opsi lainnya, seperti mengembangkan pembangkit energi terbarukan. 

Menurut Badan Energi Internasional atau IEA, untuk mencapai status negara tanpa emisi, maka seluruh PLTU harus diganti dengan energi terbarukan di 2030. “Saya lihat program co-firing adalah upaya untuk memperpanjang usia operasi PLTU,” kata Fabby. 

Pembangkit batu bara merupakan penghasil emisi terbesar di dunia. Grafik Databoks di bawah ini menunjukkan penghasil emisi karbondioksida terbesar secara sektor. 

Padahal, pada 2027 hingga 2028, keberadaan PLTU milik PLN sebagian besar operasinya akan lebih besar karena usia pembangkit sudah tua. Biaya produksi listrik akan lebih mahal dibandingkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. “Pembicaraan mengenai co-firing PLTU belum memasukkan perhitungan teknis ekonomis jangka pendek dan panjang,” ucapnya. 

PLTU Ombilin

Ilustrasi. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).  (ANTARA FOTO/IGGOY EL FITRA)

Co-Firing Dianggap Tak Ekonomis

Regional Climate and Energy Campaign Coordinator Greenpeace Indonesia Tata Mustasya berpendapat program ini tidak substantif dalam mendorong energi bersih dan terbarukan. Pemanfaatan biomassa sebagai campuran batu bara untuk bahan baku PLTU adalah hal yang keliru dan merupakan solusi semu. 

Bahan baku yang digunakan untuk co-firing adalah sampah dan limbah hasil perkebunan, seperti cangkang sawit (palm kernel shell/PKS). Nah, bisnis perkebunan memerlukan lahan yang luas dan cenderung tidak ramah lingkungan. Karena itu, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor energi tidak akan bisa ditekan hanya dengan teknologi pencampuran bahan bakar semata.

Porsi sampah dan limbah hasil hutan hanya 1 hingga 5%, sisanya 95% tetap menggunakan batu bara. Berdasarkan penelitiannya, pencampuran 5% co-firing hanya akan mengurangi emisi GRK pada PLTU sebesar 5,4%. 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PLN, dibutuhkan 5 juta ton wood pellet per tahun atau 738 ribu ton sampah pelet per tahun hanya untuk memenuhi kebutuhan 1% co-firing per tahun pada 18 ribu megawatt (MW) PLTU batu bara yang sudah ada. Dengan target penerapan co-firing sebesar 10%, maka volume sampah maupun PKS yang dibutuhkan akan lebih besar.

Dari sisi polusi udara, penggunaan co-firing dengan tujuan mengurangi emisi berbahaya dari PLTU batu bara, tidak akan maksimal jika tidak didorong dengan teknologi pengaturan polusi udara atau air pollution control (APC) yang baik. 

Selain itu, pencampuran pellet kayu dan sampah pada PLTU sebagai bahan bakar yang tidak disertai dengan pengelolaan emisi dengan baik, akan semakin membahayakan. Polutan yang dihasilkan beracun dan dapat mencemari lingkungan. “Nah APC-nya ini yang tidak ekonomis karena PLTU harus retrofitting (memasang mesin baru),” kata Tata.

Selain tidak akan menyelesaikan emisi yang besar dari penggunaan PLTU batu bara. co-firing dinilai menjadi tidak ekonomis. Solusi yang sebenarnya adalah tetap transisi dari fosil ke energi bersih dan terbarukan.

Pengamat energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi menilai saat ini bahan bakar pembangkit PLN sekitar 57% menggunakan batu bara. Dengan konversi batu bara dan co-firing biomassa pada PLTU akan menaikkan bauran energi sekitar 20%.

Butuh investasi besar untuk membiayai teknologi tersebut. Selama PLTU mencapai kapasitas normal, pengeluaran investasi tersebut masih ekonomis.

Menurut dia, pencapaian target EBT 23% tidak serta merta hanya menjadi beban PLN. “Namun dengan konversi batu bara dan co-firing biomassa, PLN memberikan kontribusi sekitar 5% dari target EBT 23%,” katanya.

Guru besar Fakultas Teknik Elektro Universitas Indonesia Profesor Iwa Garniwa berpendapat program co-firing cukup bagus untuk dilaksanakan dalam rangka  meningkatkan bauran energi EBT. Hal ini lantaran bahan bakar yang digunakan potensinya besar di Indonesia. 

Kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik pada 2020/2021 diperkirakan sebesar 98 juta ton. Dengan co-firing sekitar 1% hingga 5%, maka kebutuhan pelet atau briket biomassanya sebanyak 1 juta ton hingga 5 juta ton. “Tentang ekonomis atau tidak bergantung terhadap kebijakan pemerintah tentang insentif,”ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *