Kritik Kebijakan Utang Pemerintahan Jokowi, SBY Tawarkan Solusinya

1 min read


Presiden Indonesia ke-5 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengkritik kebijakan utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu, utang Indonesia saat ini sudah terlalu tinggi dan tidak aman, dan berpotensi membatasi gerak perekonomian.

Menurut data Kementerian Keuangan, utang pemerintah hingga akhir Oktober 2020 telah mencapai Rp 5.877,71 triliun, meningkat 23,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3.756,13 triliun.

Rasio utang terhadap produk domestik bruto mencapai 37,84% atau melebar dari target yang ditetapkan dalam APBN 2020 sebesar 37,6%. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang maksimal 60% dari PDB.

“Persoalannya bukan hanya meningkatnya rasio utang terhadap PDB Indonesia, tapi yang berat adalah utang yang besar itu sangat membebani APBN kita, membatasi ruang gerak ekonomi kita,” kata SBY melalui laman Facebooknya, dikutip Jumat (8/1).

Menurut dia, utang tersebut akan membebani belanja negara karena setiap tahunnya pemerintah harus membayar cicilan pokok dan bunga utang. Padahal pemerintah masih memiliki belanja pegawai dan belanja rutin. Sehingga akan mengurangi alokasi untuk belanja modal dan membiayai pembangunan.

Oleh karena itu SBY menilai pemerintah jangan berlindung pada persentase rasio utang terhadap PDB yang dianggap masih aman, jauh di bawah batas yang diperbolehkan undang-undang.

“Bukan di situ persoalannya, tapi pada kemampuan pemerintah untuk membayar utang itu, capability to pay, yang dirasakan sudah sangat mencekik. Betapa beratnya ekonomi kita jika misalnya 40% lebih belanja negara harus dikeluarkan untuk membayar cicilan dan bunga utang,” ujarnya.

Perkembangan rasio utang Indonesia terhadap PDB selama beberapa tahun terakhir dan proyeksinya hingga 2023 dapat dilihat pada databoks berikut:

Solusi Mengendalikan Utang

SBY pun menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi permasalahan utang yang sangat serius ini. Cara yang paling sederhana menurutnya yaitu dengan mengurangi defisit anggaran.

“Kalau tahu penerimaan negara jauh berkurang karena pemasukan dari pajak juga terjun bebas, ya kendalikan pembelanjaan negara,” kata SBY.

Ia memaparkan apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan belanja negara. Salah satunya yaitu pemerintah harus sangat disiplin dan harus berani menunda proyek dan pengadaan strategis yang masih bisa ditunda.

Jangan karena Perppu (kemudian menjadi undang-undang) yang memberikan extra power kepada pemerintah termasuk tak dibatasinya angka defisit anggaran, “lantas tak pandai menentukan berapa besar defisit yang aman dalam APBN”.

Presiden ke-5 RI ini pun mencontohkan bagaimana keterpurukan ekonomi Indonesia pada 1960-an yang jatuh pada titik terendah karena pemerintah tak pandai mengontrol pembelanjaan yang kelewat tinggi.

“Meskipun waktu itu cara menutup defisit selain menambah utang juga mencetak uang dalam jumlah yang besar, ekonomi Indonesia tak dapat diselamatkan,” kata dia.

Meski demikian SBY masih melihat adanya peluang untuk menyelamatkan perekonomian dengan syarat Covid-19 dapat ditangani dengan sukses. Jika program vaksinasi berhasil dijalankan dengan baik, maka akan terbuka jalan untuk menggerakkan perekonomian.

Namun, pemerintah tetap harus disiplin dan tepat dalam mengatur keuangan negara, harus bisa mengendalikan utang. Hal ini supaya ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang dapat tumbuh dengan baik.

“Pemimpin dan pemerintahan yang bijaksana tentu tidak akan mewariskan masalah dan beban yang sangat berlebihan kepada pemerintahan-pemerintahan berikutnya.

Sementara itu Kemenkeu mencatat realisasi sementara pembiayaan utang APBN 2020 mencapai Rp 1.226,8 triliun, naik 180,4% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 437,5 triliun. Kenaikan utang terutama untuk membiayai anggaran penanganan dampak Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiyaan utang dilaksanakan secara prudent, fleksibel, dan terukur dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan yang paling efisien.

“Dengan defisit yang meningkat tajam, pembiayaan jadi tantangan yang sangat besar,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa secara virtual, Rabu (6/1).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *