Jokowi Peringatkan Kementerian dan Pemda Tak Hambat Investasi

1 min read


Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan kepala daerah agar tidak menghambat masuknya investasi. Alasannya, investasi menjadi kunci pemulihan ekonomi setelah Indonesia dihantam pandemi Covid-19.

Ia berharap, kementerian/lembaga dan pemda dapat memberikan pelayanan yang cepat kepada investor. Selain itu, gubernur menangani langsung investasi yang masuk dalam jumlah besar agar terealisasi.

“Berulang saya sampaikan agar jangan ada kementerian dan pemda yang menghambat adanya investasi,” kata Jokowi dalam Rapat Terbatas Penanganan Pandemi Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1).

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, investasi akan menjadi kunci pemulihan ekonomi lantaran Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) tidak bisa membiayai seluruh pembangunan. Di sisi lain, kapasitas pembiayaan oleh BUMN terbatas sehingga ada kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan pendanaan.

Oleh karena itu, pemerintah juga meluncurkan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Dengan demikian, kebutuhan pembiayaan tidak hanya bergantung pada APBN dan pinjaman.

“Ini agar para Gubernur mengetahui, sehingga kita memiliki sebuah terobosan dalam rangka pembiyaaan nasional,” ujar dia di hadapan para gubernur yang hadir secara virtual.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta para gubernur untuk mempercepat perizinan pembangunan lumbung pangan di daerahnya. Hal ini agar program food estate berhasil terwujud demi mewujudkan ketahanan pangan. “Kami harap di 2021 bisa selesai,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Head of Indonesia Research & Strategy JP Morgan Henry Wibowo memprediksi aliran investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia pada 2021 menyentuh rekor tertingginya. “Kami sangat optimis,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan salah satu faktor utama pendorong aliran masuk investasi asing ke Indonesia yaitu adanya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang aturan turunannya akan terbit pada Februari 2021. “Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja akan menjadi reformasi kebijakan terbesar di negara ini sejak 1998,” kata Henry.

Selain faktor Omnibus Law, terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat juga berpotensi meningkatkan investasi ke Indonesia.  Modal asing tersebut tidak hanya akan mengalir dalam bentuk aliran portofolio ke pasar saham, tetapi juga dalam bentuk investasi langsung seperti sektor keuangan, infrastruktur, industri, hingga teknologi.

“Indonesia bisa menjadi hub manufaktur atau teknologi berikutnya di Asia, yakni untuk produk mobil listrik, baterai kendaraan listrik, atau teknologi cloud,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *