Jokowi: Bencana Harus Diantisipasi, Jangan Saling Menyalahkan

1 min read


Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan terkena bencana alam. Karena itu, pemerintah harus melakukan mitigasi untuk meminimalisir risikonya. Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih cepat tanggap menghadapi bencana di daerahnya.

“Jangan saat ada bencana, baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/3).

Indonesia menjadi salah satu dari 35 negara di dunia yang paling rawan risiko bencana. Sepanjang 2020, total bencana alam di Indonesia mencapai 3.253 bencana, setara dengan sembilan bencana per hari.

Bagaimana dengan tahun ini? Simak Databoks berikut: 

Mantan Walikota Solo itu mengatakan, Indonesia menjadi negara rawan bencana karena memiliki jumlah penduduk yang besar. Akibatnya, jumlah korban saat terjadi bencana menjadi banyak.

Indonesia pun telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020. Melalui aturan itu, penanggulangan bencana harus dituangkan dalam kebijakan, perencanaan, dan tata ruang yang memerhatikan aspek kerawanan.

Selain itu, perlu ada audit, pengendalian kebijakan, dan tata ruang yang diimplementasikan di lapangan. “Bukan di atas kertas saja,” ujar dia.

Jokowi meminta jajarannya untuk tidak hanya sibuk pada pembuatan aturan, tapi juga memerhatikan pelaksanaan di lapangan. Aspek pengendalian bencana dan penegakan standar lapangan perlu diperhatikan.

Sebagai contoh, standar bangunan tahan gempa perlu diterapkan pada fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kemudian, harus ada audit ketahanan bangunan agar sesuai dengan standar.

Sementara, fasilitas yang sudah dibangun perlu dilakukan evaluasi terhadap standar ketahanan gempa. Bila tidak sesuai standar, penguatan bangunan harus dilakukan. Dengan demikian, korban bencana alam bisa diminimalisir.

Di sisi lain, kebijakan pusat dan daearah harus terintegrasi untuk mengurangi risiko bencana. Ego sektoral dan ego daerah harus dihilangkan.

“Semuanya saling mengisi. Tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya. Hati-hati, ini bencana,” ujar dia.

Selanjutnya, manajemen tanggap darurat harus dilakukan dengan cepat. Sebab, kecepatan penanganan bencana akan menjadi penilaian masyarakat.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, setiap kejadian bencana selalu diikuti dengan kehilangan harta benda dan korban jiwa. Menurut Menteri Keuangan, rata-rata kerugian ekonomi akibat bencana mencapai Rp 22,8 triliun per tahun.

“Belum lagi jika melihat statistik korban jiwa akibat bencana dalam 10 tahun terakhir. Rata-rata 1.183 jiwa meninggal akibat bencana,” kata Doni.

Pemerintah pun melakukan sinergi dengan pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk melakukan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Selain itu, pembangunan dilakukan berdasarkan rencana pengurangan risiko bencana.

Kemudian, pemerintah jugamelibatkan pakar untuk memprediksi adanya ancaman, memperkuat sistem peringatan dini, menyusun rencana kontijensi, serta edukasi dan pelatihan kebencanaan.

    

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *