LSM Lingkungan Sebut Banjir Kalimantan Selatan Akibat Perubahan Iklim

1 min read


Bencana banjir terjadi di Kalimantan Selatan seiring dengan curah hujan yang tinggi. Namun, sejumlah Lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan menilai banjir besar itu juga terjadi akibat perubahan iklim seiring dengan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

“Walau dikatakan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kenyataannya tidak demikian,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati dalam konferensi pers virtual, Jumat (29/1).

Menurutnya, kejadian bencana mengalami tren peningkatan pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kenaikan jumlah bencana terjadi terutama bencana yang terkait dengan air atau hidrometeorologi.

Data Walhi, jumlah kejadian bencana hidrometeorologi pada 2015 mencapai 1.668 kali. Kemudian 2017, bencana hidrometeorolgi sebanyak 2.840 kali, sementara 2019 menjadi 3.722 kali.

Bagaimana dengan tahun ini? Simak Databoks berikut: 

Selain itu, menurut Nur Hidayati, sebanyak 60% daratan Indoensia telah dialokasikan untuk izin korporasi. “Jadi tidak heran di Kalimatan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, semua itu mengalami banjir ketika hujan, kebakaran hutan ketika kemarau,” ujar dia.

Kementerian Pertanian pada 2019 mencatat, luas tutupan sawit nasional seluas 16 juta hektare. Angka tersebut setara 1,2 kali luas Pulau Jawa.

Dari total 16 juta hektare tersebut, Walhi menilai masih banyak lahan sawit yang belum memiliki izin karena rendahnya pemantauan oleh pemerintah dalam pemberian izin. Kondisi itu pula dimanfaatkan oleh pengusaha untuk melakukan aktivitas ilegal.

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas mengatakan, bencana banjir di Kalimantan Selatan terjadi akibat adanya deforestasi hutan untuk pemanfaatan komoditas kayu, kayu alam, sawit, dan pembangunan tambang batu bara. “Itu yang menghancurkan hutan Kalimantan,” ujar dia.

Sebagaimana diketahui, wilayah banjir terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dan DAS Maluka. Greenpeace mencatat, luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito mencapai 6,2 juta hektare, namun tutupan hutannya hanya 3,5 juta.

Sementara, luas DAS Makuka berkisar 88 ribu hektare, namun tutupan hutannya hanya 854 hektare. “Jadi sudah kritis sekali,” ujar dia.

Selain itu, sekitar wilayah DAS Barito juga menjadi area kebakaran hutan yang terjadi secar berulang pada 2015-2019. “Jadi bencana bukan hanya banjir tp dalam 5 thn terakhir, kebakaran hutan terjadi,” ujar dia.

Ia pun menyayangkan pernyataan Jokowi yang menyatakan banjir terjadi akibat curah hujan tinggi. Sikap pemerintah tersebut dinilai turut membentuk pola pikir masyarakat yang abai terhadap perubahan iklim. Sementara, salah satu penyebab perubahan iklim adalah pembabatan hutan yang mengakibatkan berkurangnya serapan air hujan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *