Kocok Ulang Anggaran Kementerian Akibat Bengkaknya Dana Atasi Pandemi

3 min read


  • Pemerintah membutuhkan tambahan anggaran Rp 76,7 triliun untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
  • Kementerian/lembaga diminta merealokasi anggaran nonprioritas dan/atau dapat ditunda. 
  • Anggaran Kementerian PUPR dipangkas Rp 17,9 triliun, sedangkan Kementerian Perhubungan Rp 12,44 triliun

Indonesia terus mencetak rekor baru dalam jumlah kasus maupun kematian akibat pandemi Covid-19. Ini membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani membutuhkan tambahan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi mencapai Rp 76,7 triliun.

Tambahan dana ini akan berasal dari realokasi anggaran Kementerian/Lembaga yang harus dituntaskan bulan depan. “Ini untuk pemihakan karena kasus Covid-19 kemungkinan masih akan meningkat,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (27/1).

Tambahan alokasi anggaran dibutuhkan untuk bidang kesehatan Rp 14,6 triliun. Ini meliputi insentif tenaga kesehatan, biaya perawatan pasien, santunan kematian tenaga kesehatan, serta komunikasi publik untuk penanganan kesehatan dan program vaksinasi.

Kemudian tambahan anggaran bidang perlindungan sosial sebesar Rp 36,6 triliun. Dana tersebut akan alokasikan untuk tambahan program prakerja, diskon listrik, bantuan kuota internet pelajar dan pengajar, serta tambahan bansos tunai.

Tambahan anggaran juga dialokasikan untuk dukungan UMKM dan dunia usaha Rp 25,5 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk subsidi bunga UMKM KUR dan non-KUR, imbal jasa penjaminan UMKM dan korporasi, serta pembebasan rekening minimum dan abonemen listrik.

Untuk memenuhi tambahan anggaran tersebut, Sri Mulyani mengatakan akan merealokasi anggaran kementerian/lembaga. Ini sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo.

“Sekarang K/L diminta melakukan refocusing lagi, belanja-belanja yang nonprioritas atau tidak mungkin dijalankan karena Covid-19 masih terus meningkat,” katanya.

Sri Mulyani menjelaskan, DPR memperbolehkan pemerintah merealokasi anggaran untuk kebutuhan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi tanpa perlu mengajukan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini berlaku sepanjang total belanja negara tetap sebesar Rp 2.750 triliun dan defisit anggaran Rp 1.006,4 triliun atau 5,7% terhadap PDB.

“Ini tugas yang sangat berat dan akan kami coba sesuai dengan permintaan DPR untuk menjaga fiskal,” katanya.

Dengan tambahan anggaran Rp 76,7 triliun, total alokasi dana penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp 553,1 triliun. Angka tersebut tak jauh berbeda dengan realiasi anggaran PEN tahun lalu yang mencapai Rp 579,78 triliun.

Meski demikian, kebutuhan anggaran PEN ini masih berpotensi meningkat. Ini antara lain karena ada potensi kebutuhan dana vaksinasi lebih besar dari estimasi awal yang mencapai Rp 73 triliun.

Menurut Sri Mulyani, harga vaksi mulai naik akibat aksi borong negara-negara kaya. Di sisi lain, jumlah warga yang harus divaksin juga dapat bertambah dari rencana awal 181 juta untuk mencapai kekebalan imunitas karena bergantung pada efikasi vaksin.

“Semakin rendah efikasi vaksin, semakin banyak warga yang harus divaksin,” katanya.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, kebijakan refocusing/realokasi anggaran k/l bertujuan untuk mendukung vaksinasi di tahun 2021 untuk sebagian besar penduduk Indonesia guna mencapai kekebalan imunitas atau herd immunity.

Selain itu, realokasi belanja dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

“Realokasi terutama dilakukan pada belanja nonoperasional yang tidak mendesak dan ditujukan untuk semakin mempertajam kegiatan dan anggaran belanja k/l,” kata Askolani kepada Katadata.co.id, Kamis (28/1).

Ia berharap langkah dari realokasi dan refocusing belanja k/l rampung bulan depan. Dengan demikian, fokus dalam pelaksanaan kegiatan dan progam pembangunan masing-masing K/L dalam waktu singkat, terutama untuk kegiatan-kegiatan prioritas.

Kementerian Keuangan baru-baru ini mengeluarkan beleid yang mengatur penghargaan dan sanksi terkait kinerja K/L mengelola anggaran. Dalam aturan tersebut K/L yang mendapatkan penilaian buruk dalam mengelola anggaran dapat dikenakan sanksi pemangkasan anggaran. Namun, Askolani memastikan aturan ini tak terkait dengan rencana realokasi anggaran.

Anggaran PUPR & Kemenhub Dipangkas Lebih Rp 10 T

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kemungkinan diminta memangkas anggaran paling besar di antara K/L lain. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut, total realokasi anggaran yang diminta Kementerian Keuangan mencapai Rp 17,9 triliun dari total pagu dalam APBN 2021 Rp 149,8 triliun.

Kementerian PUPR hingga pekan lalu belum merumuskan revisi anggarannya dengan beban realokasi tersebut. Namun, Basuki memastikan refocusing anggaran tersebut tidak mengganggu proyek-proyek prioritas.

Pasalnya, sejumlah proyek tersebut merupakan proyek bawaan (carry over) tahun lalu yang pelaksanaannya juga sudah tertunda akibat pandemi.

“Bu Menteri Keuangan sudah sampaikan kalau ada yang di-refocusing tahun ini maka nanti akan ada yang dibiayai pada 2022, sehingga program prioritas tetap kami kawal,” ujarnya dalam rapat Komisi V DPR pada pekan lalu, yang ditayangkan dalam video streaming.

Sementara itu, realokasi anggaran antara lain telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Dikutip dari Antara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku telah merealokasi anggaran sebesar Rp 12,44 triliun untuk penanganan Covod-19 dan pemulihan ekonomi. Jadi, total anggaran Kementerian Perhubungan pada tahun ini sebesar Rp 33,2 triliun.

Realokasi belanja Kemenhub antara lain dilakukan pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencapai Rp 2,89 triliun dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp 1,98 triliun. Beberapa kegiatan prioritas nasional dibidang perkeretaapian yang masih dapat ditunda untuk realokasi belanja, yakni pembangunan jalur layang KA Lintas Medan-Binjai, reaktivasi KA menuju Tanjung Mas, pembangunan jalur KA ganda Solo Semarang fase 1, dan kegiatan pendukung pelayanan.

Sementara pada Ditjen Perhubungan Darat, anggaran yang dapat dihemat adalah belnja honorarium, perjalanan dinas, paket rapat, belanja jasa, pembangunan gedung kantor. Selain itu, pemangkasan anggaran dilakukan pada pos konektivitas transportasi darat, pelayanan dan keamanan transportasi, serta penunjang teknis transportasi darat.

Realokasi anggaran juga telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp 342 miliar dan Kementerin Kelautan dan Perikanan Rp 157,6 miliar.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pemerintah saat ini harus fokus pada penanganan kesehatan, apalagi kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai lebih dari 1 juta kasus secara kumulatif. Dengan demikian, wajar jika kebutuhan anggaran kesehatan naik. Harapannya, penanganan pandemi dapat terakselerasi sehingga aktivitas dapat kembali normal.

Di sisi lain, peningkatan program anggaran perlinduungan sosial Rp 36,6 triliun akan berdampak terbatas pada konsumsi secara keseleuruhan mengingat konsumsi masyarakat kelas atas masih terbatas selama herd immunity belum terbentuk. “Ada baiknya bila pemerintah berencana untuk menambah anggaran untuk PEN, alokasi sebaiknya diprioritaskan untuk anggaran kesehatan terutama pengadaan dan distribusi vaksinasi,” kata Josua.

Untuk memenuhi tambahan anggaran PEN, menurut dia, pemerintah dapat merealokasi anggaran belanja infrastruktur proyek-proyek non-prioritas serta penghematan belanja rutin/perjalanan dinas. Meski anggaran infrastruktur berpotensi dipangkas, ia masih memperkirakan ekonomi tahun ini tumbuh 3% hingga 4%.

Sementara itu, Ekonom INDEF Bhima Yudhistira juga menilai pemerintah harus memfokuskan realokasi anggaran prioritas untuk belanja kesehatan, bantuan tunai UMKM dan subsidi upah. Jika difokuskan pada tiga pos itu, maka efeknya ke pemulihan konsumsi rumah tangga akan lebih cepat.

“Realokasi sebaikanya dilakukan pada pos belanja barang dan pegawai,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *