Selain Langka, Hanya 43% Petani yang Berhak dapat Pupuk Bersubsidi

1 min read


Kebutuhan pupuk bersubsidi tahun ini berdasarkan usulan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) mencapai 23,4 juta ton untuk luas lahan baku 7,46 juta hektar. Padahal APBN 2021 hanya mampu memenuhi sekitar 9 juta ton ditambah 1,5 juta liter pupuk organik cair.

Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menyebutkan hanya 43% petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi dari total usulan kebutuhan yang diajukan dalam e-RDKK tersebut.

“RDKK seluruh petani disuruh membuat dari luas lahan baku yang ada. Tapi perlu diingat, bahwa yang berhak mendapat subsidi maksimal luasan 2 hektare (ha). Dari pengajuan RDKK itu yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi hanya 43%,” kata Winarno, Rabu (27/1).

Winarno menyebutkan bahwa kebutuhan pupuk bersubsidi yang mencapai 23,4 juta ton tersebut belum sepenuhnya diverifikasi Kementerian Pertanian (Kementan) jika dilihat dari ketentuan penerima pupuk bersubsidi.

Pasalnya, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2020 mengatur bahwa pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 ha.

Dari pengajuan RDKK kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani dengan luas garapan maksimal 2 ha hanya sekitar 10 juta ton. Dalam pengajuan RDKK pun terjadi pembulatan luas garapan. Contohnya, petani yang memiliki luas garapan lahan 0,37 ha dibulatkan menjadi 1 ha untuk memudahkan pembagian atau distribusi pupuk di kios.

Berdasarkan realisasinya, Winarno menyebutkan bahwa rata-rata penyerapan pupuk bersubsidi pada 2014–2020 setiap tahunnya hanya mencapai 8,9 juta ton. Anggaran subsidi pupuk pada 2020 dapat disimak pada databoks berikut:

PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku produsen dan BUMN yang ditugaskan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, juga memiliki kapasitas produksi hingga 14 juta ton setiap tahunnya.

“Dengan alokasi pupuk subsidi sebesar 9 juta ton, Pupuk Indonesia masih memiliki stok 5 juta ton untuk pupuk non subsidi, sehingga seharusnya tidak terjadi kelangkaan,” kata Winarno.

Ia menambahkan bahwa kelangkaan pupuk subsidi pada tahun 2020 terjadi karena turunnya alokasi pupuk subsidi menjadi hanya 7,9 juta ton. Namun demikian, pada September 2020, Kementan menambah alokasi pupuk subsidi 1 juta ton sehingga total subsidi tahun 2020 menjadi 8,9 juta ton.

Langkah Pemerintah Antisipasi Kelangkaan

Adapun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalisasi dan efisiensi anggaran subsidi pupuk, untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani.

Pasalnya anggaran subsidi pupuk tahun ini menjadi Rp 25,28 triliun dengan volume 7,2 juta ton, turun dibandingkan tahun lalu Rp 29,76 triliun dengan 8,9 juta ton pupuk bersubsidi.

Upaya pertama yakni dengan menurunkan harga pokok produksi (HPP) pupuk melalui insentif harga gas bagi industri pupuk. Langkah in berhasil menciptakan efisiensi sebesar Rp 2,4 triliun seiring dengan penurunan HPP hingga 5%.

Kemudian pemerintah juga mengubah formula pupuk NPK 15:15:15 menjadi NPK 15:10:12 yang berhasil menghasilkan efisiensi sebesar Rp 2,2 triliun.

Pemerintah juga menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar Rp 300-450 per kg, dan menghasilkan efisiensi Rp 2,5 triliun. Sederet upaya tersebut menghasilkan total efisiensi sekitar Rp 7,3 triliun yang dapat menutupi kekurangan APBN untuk subsidi pupuk 2021.

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin menilai kenaikan HET pupuk subsidi dan dengan simulasi harga gas yang turun, maka volume pupuk bersubsidi bisa bertambah sampai 13 juta ton, dengan anggaran yang sama, yakni Rp 25,28 triliun.

“Analisis skenario itu menghasilkan volume pupuk bersubsidi naik menjadi 13,6 juta ton jika harga gas turun mengikuti harga gas tingkat internasional,” kata dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *