Pakar Desak Evaluasi PPKM Jawa Bali Usai Covid-19 Tembus Sejuta Kasus

1 min read


Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite Katadata ini.

Kasus positif Covid-19 Indonesia telah menembus angka satu juta orang pada Selasa (26/1). RI resmi mengikuti jejak 18 negara lain dengan jumlah pasien SARS-CoV-2 di atas satu juta.

Tak hanya itu, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia telah mencapai 28.468 orang atau posisi 17 dunia.  Epidemiolog juga melihat lonjakan kasus ini sebagai momentum pemerintah mengevaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa Bali.

Ini lantaran kebijakan tersebut terbukt belum berhasil menurunkan kasus Covid-19 terutama di wilayah Jawa dan Bali. PPKM Jawa Bali telah dimulai tanggal 11 Januari lalu dan diperpanjang sampai 8 Februari. “Sangat perlu evaluasi karena tidak relevan untuk (Pulau) Jawa,” kata epidemiolog dari griffith University Dr Dicky Budiman kepada Katadata.co.id, Selasa (26/1).

Dicky menyarankan untuk Pulau Jawa, pemerintah perlu kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai aturan yang dibuat. Payung hukum pembatasan ini ada di dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020.

Dalam Permenkes Nomor 9, seluruh kantor sektor non esensial wajib mempekerjakan semua karyawannya dari rumah. Adapun saat ini pemerintah hanya membatasi 75%. Tak hanya itu, kegiatan keagamaan juga dilakukan di rumah atau berbeda dari saat ini yakni kapasitas tempat peribadatan dibatasi 50%. “Jadi bukan PSBB yang dimodifikasi,” kata Dicky. Dia mengatakan model PPKM ini sebenarnya cocok untuk dilayah di luar Jawa Bali yang tak terdampak parah. 

Tak hanya itu, selama pembatasan, pemerintah harus memacu tes, penelusuran, hingga isolasi kasus Covid-19. Jika langkah pengetatan tersebut diambil minimal sebulan, maka kasus Covid-10 bisa diturunkan. “Minimal akhir tahun ini kita bisa lebih relaks,” katanya. 

Dicky mengatakan apabila langkah ini tak dilakukan, maka jumlah kasus akan melonjak hingga 10% dari jumlah penduduk pada akhir tahun. Jika ini terjadi, angka kematian juga turut melonjak karena fasilitas kesehatan tak kuat menampung pasien.

Sedangkan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Defriman Djafri juga menyarankan pemerintah mengevaluasi lagi PPKM. Ini lantaran pergerakan masyarakat tak bisa dibatasi pada dua pulau saja.

“Ada satu hal yang tidak bisa dibantah, yakni pergerakan atau mobilitas orang sangat berkaitan erat dengan peningkatan kasus,” ujarnya dikutip dari Antara, Minggu (26/1).

Sebelumnya Epidemiolog Universitas Indonesia Dr Tri Yunis Miko Wahyono memprediksi angka Covid-19 akan terus meningkat dan baru akan melandai saat penyuntikan vaksin 100 juta dosis pada Juni.

Setelah itu angka penyebaran akan mulai menurun, namun lonjakannya masih signifikan pada akhir tahun ini. “Desember masih ada mungkin empat ribu atau tiga ribu per hari. Sudah turun, tapi masih ada ribuan,” kata Tri Yunis dua pekan lalu.

Adapun hingga hari ini kasus Covid-19 RI telah mencapai angka 1.012.350 orang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan kondisi ini patut menjadi renungan dan bekerja semakin keras demi menurunkan angka penularan.   

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *