KPPI Sebut Safeguard Baja Tak Bisa Diperpanjang, Tawarkan Solusi Lain

1 min read


Membanjirnya impor baja murah dari Tiongkok, mengancam kelangsungan industri baja dalam negeri dan lebih dari 100 ribu pekerjanya. Pelaku dan para pekerja industri baja pun meminta perlindungan dari pemerintah melalui perpanjangan safeguard, khususnya terhadap produk I dan H section.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Mardjoko mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat memperpanjang safeguard lantaran sudah melewati batas maksimal.

“Permohonan perpanjangan safeguard dari perusahaan pemohon, sudah melewati batas maksimal, yakni enam bulan sebelum berakhirnya pengenaan safeguard measures,” ujar Mardjoko kepada Katadata.co.id, Jum’at (22/1).

Dia menjelaskan bahwa permohonan perpanjang safeguard baru diajukan pada 10 Desember 2020, kurang dari dua bulan sebelum berakhirnya safeguard pada 20 Januari 2021. Hal tersebut melanggar pasal 88 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 2011.

Indonesia juga telah diberikan perlindungan melalui pemberlakukan dua kali instrumen safeguard. Keduanya adalah initial safeguard measures yang masing-masing berlaku tiga tahun, yang berakhir tanggal 21 Januari 2021.

Sehingga, KPPI tidak dapat memproses permohonan perpanjangan safeguard. Namun, Mardjoko berkomitmen untuk mencari dan memberikan usulan solusi alternatif terhadap lonjakan impor.

Pertama, mengajukan permohonan penyelidikan melalui instrumen anti dumping atau anti subsidi. Kedua, KPPI menyarankan untuk menyampaikan permohonan baru untuk produk yang sama, dua tahun setelah berakhirnya safeguard.

“Kemudian, pemohon juga dapat menyampaikan permohonan initial safeguard untuk produk di luar I-H section yang diproduksi oleh pemohon,” kata dia.

Mardjoko pun menekankan, daya saing industri dalam negeri tidak hanya karena adanya perlindungan melalui pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), tetapi, faktor lainnya seperti tingkat efisiensi perusahaan dan produktivitas pekerja yang belum optimal.

Dia mengatakan bahwa dalam melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor, baik World Trade Organization (WTO) maupun PP No.34/2011 telah mengatur instrumen trade remedies.

Protes Perpanjangan Safeguard Produk Baja

Presiden Konfederensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mendesak pemerintah untuk memberi kelonggaran perpanjangan safeguard. Terlebih, saat ini situasi tengah sulit akibat pandemi Covid-19.

Dia mengatakan, jika safeguard kepada pabrik baja nasional tidak diperpanjang, dikhawatirkan perusahaan tidak mampu bersaing dengan produk impor murah. Akibatnya, industi baja menutup unit usaha, sehingga menyebabkan PHK.

“Mudah-mudahan Kemendag bisa memberikan perpanjangan safeguard industri baja. Di tengah pandemi Covid-19, beri kemudahan memperpanjang safeguard.” ujar Said dalam konperensi pers, Kamis (22/1).

Menurut Said, perlindungan pun pantas diberikan. Sebab, murahnya baja Tiongkok didorong oleh unfair trade. Dalam hal ini, pemerintah Tiongkok memberi subsidi terhadap industri baja mereka. Bahkan, pemerintah setempat memberi subsidi untuk kebijakan lingkungan.

Sedangkan di Indonesia, kebijakan lingkungan termasuk limbah B-3 slag, sehingga scrap tanpa impunitas harus ditanggung industri baja. “Ini menjadi beban finansial dan meningkatkan biaya produksi,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *