PPKM Jawa Bali, Di Antara Protes Pengusaha & Lonjakan Kasus Corona

2 min read


  • Pengusaha restoran dan ritel terdampak langsung kebijakan PPKM
  • Mereka berharap pemerintah tak memperpanjang langkah pembatasan di Jawa dan Bali
  • Kasus Covid-19 sepanjang pekan pertama PPKM belum menunjukkan pertanda menurun

 

Pemerintah telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali sejak 11 Januari lalu demi menekan rantai penularan Covid-19. Meski demikian, kebijakan ini menuai protes dari kalangan pengusaha.

Mereka khawatir kebijakan ini dikhawatirkan akan berdampak pada penutupan usaha hingga menambah jumlah karyawan yang dirumahkan. PPKM memang mirip dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) namun dengan beberapa ketentuan berbeda pada usaha seperti restoran dan ritel.

 

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta, Ellen Hidayat mencatat, tenaga kerja pengelola pusat belanja berjumlah 280 ribu. Namun, potensi pemberhentian karyawan mencapai 50% bila kapasitas pengunjung pusat belanja masih dibatasi sebesar 50%.

Ia pun memperkirakan, karyawan yang dirumahkan akan memberikan efek berganda kepada sektor lainnya. Ellen mencontohkan, pemilik kos dan warung makan di sekitar kos karyawan bisa kehilangan pendapatannya.

Di sisi lain, pengusaha juga menunda untuk melakukan renovasi hingga ekspansi usaha. Hal ini juga memberikan dampak kepada kontraktor dan lainnya. “Banyak rentetan akibat pengunjung di mall berkurang,” ujar dia dalam sebuah konferensi pers, Senin (18/1).

Pengusaha hotel dan restoran turut menyampaikan kekhawatirannya akan kelanjutan kebijakan ini. Apalagi menurut mereka, rata-rata arus kas pengusaha sudah memasuki zona minus.

“Kalau cash flow positif, positifnya tuh hanya menutupi karena tidak membayar (kewajiban). Tapi kalau ada pembayaran, itu langsung negatif lagi,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Emil Arifin.

Ia mengatakan saat ini, jumlah karyawan perhotelan dan restoran di DKI Jakarta yang masih bekerja berjumlah 100 ribu-120 ribu orang dari total 300 ribu orang.

Hingga Oktober 2020, PHRI mencatat ada 1.030 restoran yang telah tutup akibat pandemi. Emil pun memperkirakan, ada 1.600 restoran yang akan tutup bila PPKM kembali berlanjut setelah 25 Januari.

Ke depan, Emil belum mengetahui seberapa lama pengusaha bisa mempertahankan usahanya. Sebab, para pengusaha kini bisa bertahan hidup dengan relaksasi pinjaman dari bank.

Tak hanya itu, baik Emil maupun Ellen memprediksi memaksa memaksa mereka mencicil kembali  Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pegawainya. Emil mengaku sulit untuk memprediksi kondisi restoran saat lebaran mendatang mengingat penurunan kasus Covid-19 tak juga terlihat. 

 

“Tentu kali ini untuk THR lebaran akan dicicil dan dari segi pemasok pasti akan ada batasan,” kata Ellen.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan, perhotelan telah kehilangan potensi pendapatan hingga Rp 50 triliun selama 2020. “Kehilangan potensial pendapatan paling tidak Rp 50 triliun untuk 800 ribuan kamar,” kata pria yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tersebut.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk tidak memperpanjang PPKM. Mereka juga berharap adanya kelonggaran kepada mal, ritel, hotel dan restoran yang telah menerapkan protokol kesehatan agar boleh tetap beroperasi sampai jam 21.00 dengan kapasitas dine in maksimal 50%.

Jika ada kebijakan pengetatan yang merugikan pengusaha, ia meminta pemerintah untuk membayar upah tenaga kerja yang dipekerjakan secara penuh. Kemudian, pemerintah juga diharapkan memberikan bantuan dana hibah untuk mengurangi kerugian pengusaha restoran, hotel, retail dan mall. “Hal ini seperti di Singapura,” kata dia.

Kasus Covid-19 Melonjak

Pengusaha memang berharap adanya relaksasi, namun di sisi lain kasus infeksi virus corona terus bertambah. Adapun hingga saat ini pemerintah belum memberikan sinyal apakah PPKM akan dilanjutkan atau dihentikan pekan depan.

Kasus Covid-19 usai PPKM juga belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Pada pekan lalu, kasus harian Covid-19 mencapai rekor tertinggi selama empat hari berturut-turut yakni 14.224 pada 14 Januari.

Tambahan kasus baru hingga double digit terjadi sejak sepekan setelah tahun baru. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun memperkirakan, kasus corona masih terus melonjak hingga Februari.

Sementara, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan tingginya kasus Covid-19 di Tanah Air terjadi karena masyarakat mulai abai terhadap protokol kesehatan.

“Selain ada libur panjang, ada faktor kejenuhan, kelelahan, dan faktor lain yang menembus batas psikologi masyarakat,” kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR yang dilansir dari Antara, Kamis (14/1).

Lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah bahkan membuat rumah sakit kewalahan. Beberapa daerah sempat kewalahan karena kapasitas tempat tidur di atas angka 70%. Padahal menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ambang batas kapasitas tempat tidur setidaknya harus di bawah angka 60%.

LaporCovid-19 dan CISDI menyatakan layanan kesehatan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dalam kondisi genting. Hal tersebut disebabkan lonjakan kasus Covid-19 yang tak terkendali hingga menyebabkan rumah sakit tak mampu menampung pasien.

Situasi tersebut mempengaruhi keselamatan masyarakat karena terhambatnya upaya penanganan baik bagi pasien Covid-19 maupun non-Covid-19. Sejak akhir Desember 2020 hingga awal Januari 2021, LaporCovid19 mendapatkan total 23 laporan kasus pasien yang ditolak rumah sakit karena penuh. Akibat hal tersebut, pasien meninggal di perjalanan atau di rumah.

Di sisi lain, pekerjaan rumah Menkes Budi untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan semakin berat. Tercatat, sebanyak 620 tenaga kesehatan meninggal akibat terpapar Covid-19 hingga 15 Januari 2021.

Adapun Budi mengatakan jumlah tempat tidur pasien Covid-19 harus ditambah dari 15 ribu unit menjadi 36 ribu unit pada akhir bulan ini. Hal tersebut untuk mengantisipasi lonjakan kasus baru.

“Ini masalah yang akan kita hadapi pekan ini, pekan depan sampai dengan akhir Januari atau awal Februari 2021,” kata Budi dalam telekonferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/1).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *