Kolaborasi Berbasis Ilmu, Kunci Perubahan Perilaku di Tengah Pandemi

1 min read


Perilaku masyarakat Indonesia berubah sejak adanya pandemi Covid-19. Kebiasaan berkumpul dengan sanak keluarga dan teman harus dibatasi agar penyebaran virus tidak lebih parah.  Tak hanya itu, masyarakat kini mulai melakukan gaya hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, vitamin, olah raga hingga mengatur jam tidur. Perubahan lainnya adalah penggunaan teknologi yang diterapkan dari mulai bekerja, belajar, hingga berbisnis dan berbelanja.

Survei Bank DBS Indonesia pada pertengahan 2020 mengungkapkan ada perubahan sikap terhadap kesehatan. Sekitar 500 responden yang disurvei mengaku lebih fokus pada rumah, memasak makanan sendiri, dan memilih belanja lewat e-commerce. Adapun, belanja kebutuhan sehari-hari secara tradisional pun berubah.

“Responden menyebutkan bahwa kesehatan dan kebersihan adalah hal berharga dan ada perubahan cara pandang terhadap dua hal itu,” tulis survei “Indonesia Consumption Basket” yang terbit pada 28  Agustus 2020. Sekitar 54 persen responden mengonsumsi lebih banyak vitamin dan suplemen.

Penerapan gaya hidup menerapkan protokol kesehatan pun berubah selama pandemi. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam menerapkan protokol kesehatan sudah cukup baik selama September lalu, khususnya saat berada di luar rumah. Sebanyak 91,98% responden menyatakan sering atau selalu memakai masker demi mencegah virus corona Covid-19.

Namun, menjelang akhir tahun, kepatuhan tersebut menurun. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo mengatakan bahwa peningkatan angka kasus aktif Covid-19 di Indonesia lantaran tingkat disiplin masyarakat melaksanakan gerakan 3M atau protokol kesehatan mengalami penurunan di semua daerah. “Tingkat disiplin masyarakat di hampir semua daerah mengalami penurunan. Awal November lalu tingkat kepatuhan memakai masker ada di kisaran 86,18%, namun turun di minggu-minggu selanjutnya,” kata Doni dalam talkshow di Graha BNPB secara daring dari Jakarta, Kamis (24/12).

 

Sejumlah cara dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan kesadaran penuh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Termasuk, yang terbaru dilakukan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa – Bali untuk menekan tingginya laju kenaikan kasus secara nasional.

Maka dari itu, diperlukan tindakan tepat untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih taat protokol kesehatan.  Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B. Harmadi menyatakan bahwa penelitian, khususnya dari bidang sosial humaniora, dapat membantu mencari strategi untuk mengubah perilaku dengan cepat. Maka, strategi penanganan Covid-19 berubah fokus dari awalnya darurat kesehatan masyarakat, kini harus menjadi ketahanan masyarakat.

 

 

Pemerintah saat ini berfokus pada penanganan di hulu agar dapat meredam dampak di hilir. “Sebaik apapun teknologi suatu negara, tidak mampu hadapi lonjakan masif. Makanya arahan Presiden, kita harus melakukan perubahan perilaku dan pencegahan di hulu,” ujarnya saat menjadi penanggap di webinar yang diselenggarakan oleh Katadata dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) yang bertajuk “Kolaborasi Kepakaran dan Pengembangan Riset Dasar Mendorong Ekosistem Riset dan Inovasi yang Ideal” (12/1).

Idealnya, hasil penelitian menjadi dasar untuk mengubah perilaku masyarakat. Namun, karena Covid-19 tergolong sebagai wabah yang baru, penelitiannya pun masih sangat terbatas. Juga memakan waktu yang lama untuk menghasilkan riset di tengah situasi darurat. Maka dari itu, kolaborasi menjadi strategi untuk merumuskan kebijakan yang tepat agar perubahan perilaku di tengah masyarakat dapat terimplementasikan dengan baik.

Untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, tidak hanya satu bidang ilmu yang dapat memecahkan persoalannya. “Kami kumpulkan peneliti dari bidang ilmu yang beragam untuk membahas strategi perubahan perilaku yang tepat,” ucapnya. Harry pun berpendapat bahwa kolaborasi harus dibina sejak awal, sehingga akan mudah ketika dibutuhkan seperti saat ini. Lebih dari itu, melembagakan upaya kolaborasi perlu dilakukan agar Indonesia dapat mengatasi persoalan mendesak seperti ini di kemudian hari dengan lebih cepat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *