Strategi Memacu Investasi Dana Haji di Musim Pandemi

2 min read


  • Total dana kelolaan haji pada tahun lalu naik 15% menjadi Rp 143 triliun
  • Penempatan dana haji pada instrumen investasi pada tahun lalu diperbesar mencapai 69,6% dari total dana kelolaan. 
  • Dana haji pada tahun ini akan diinvestasikan dalam bentuk emas hingga saham Bank Muamalat.

Pandemi Covid-19 membuat puluhan ribu jemaah Indonesia batal melaksanakan ibadah haji pada tahun lalu. Total dana kelolaan haji pun melesat 15,08% dibandingkan 2019 mencapai Rp 143,06 triliun. Namun, nilai manfaatnya hanya berhasil naik 2,33%.

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Haji, realisasi tersebut juga lebih tinggi dari target yang dipatok pada 2020 sebesar Rp 139,57 triliun. Dana kelolaan tersebut, terdiri dari dana penyelenggaraan ibadah haji Rp 139,41 triliun dan dana abadi umat mencapai Rp 3,65 triliun.

“Jika ibadah haji dilaksanakan pada tahun lalu, dana kelolaan kami tetap masih mampu tumbuh sekitar 10%. Target kami sebenarnya Rp 139,5 triliun,” ujar Kepala BPKH Anggito Abimanyu dalam Konferensi Pers Laporan Kinerja BPKH 2020, Rabu (13/1).

Realisasi dana kelolaan haji yang melampaui target terutama didudung oleh pertumbuhan jumlah jemaah haji yang melampaui target. Pendaftar jemaah haji reguler baru pada 2020 tercatat 410.927 orang atau 126,77% dari target, sedangkan pendaftar jemaah haji khusus berjumlah 7.736 orang atau 82,53% dari target.

“Alhamdulillah dalam situasi yang sulit umat tetap memprioritaskan untuk mendaftar haji. Meski jumlahnya tidak sebesar tahun sebelumnya, tetapi melampaui target kami,” katanya.

Meski dana kelolaan melesat, nilai manfaat yang diperoleh dari penempatan dan investasi hanya naik 2,33% dari Rp 7,29 triliun menjadi Rp 7,46 triliun. Pada tahun lalu, total penempatan dana haji pada perbankan mencapai Rp 43,53 triliun atau 134,81% dari target, sedangkan dana yang diinvestasikan sebesar Rp 99,53 trilun atau 92,78% dari target.

Anggito menjelaskan, pihaknya telah memperbesar porsi investasi pada kelolaan dana haji menjadi 69,6%, sedangkan porsi penempatan dana di perbankan dikurangi menjadi 30,4%. Pada 2019, total dana haji yang ditempatkan pada perbankan syariah mencapai Rp 54,03 triliun, sedangkan dana yang diinvestasikan mencapai Rp 70,02 triliun.

BPKH juga untuk pertama kalinya berinvestasi di luar negeri dalam bentuk penyertaan modal. Investasi dilakukan pada dana kelolaan Islamic Trade Finance Corporation, bagian dari Islamic Development Bank.

“Dana kelolaan ini berinvestasi pada proyek-proyek properti wakaf. Insyaallah dapat dividen pada tahun ini,” ujarnya.

Investasi ke Emas hingga Muamalat

Anggota Bidang Investasi BPKH Benny Wicaksono menjelaskan, sebagian besar dana haji pada tahun ini tetap akan diinvestasi pada instrumen surat berharga syariah atau sukuk. Namun, pihaknya berencana menempatkan sebagian investasi pada sukuk yang kemungkinan diterbitkan pemerintah daerah pada tahun ini. 

“Kami harapkan ada pemerintah daerah yang tahun ini menerbitkan sukuk, tidak hanya pemerintah pusat sehingga bisa lebih jauh memilih proyek-proyek prioritas,”  ujar Benny. 

Benny menjelaskan, pihaknya tak memiliki batasan pada investasi pada surat berharga. Batasan maksimal investasi hanya ditetapkan pada investasi langsung sebesar 20%, investasi lainnya 10%, dan emas 5%. Rencananya, BPKH pada tahun ini akan meningkatkan investasi di luar negeri yang akan diprioritaskan pada pembangunan sarana haji, seperti pemondokan, katering, dan transportasi bagi jemaah haji.

“Kami juga akan masuk ke emas pada tahun ini dengan pertimbangan harganya semakin turun mengingat ekonomi yang mulai tumbuh dan tentu kami menginvestasikannya dalam jangka panjang,” katanya. 

Anggota Badan Pelaksana BPKH  Iskandar Zulkarnain mengatakan, terdapat beberapa sektor yang akan dijajaki untuk investasi dana kelolaan haji tahun ini, terutama yang terkait dengan ekosistem pelaksanaan haji. Selain itu, pihaknya juga tengah menimbang peluang investasi di beberapa sektor yang potensial seperti pendidikan, kesehatan, dan keuangan. 

Salah satu yang juga masuk dalam rencana BPKH adalah menambah investasi di Bank Muamalat. Investasi akan berbentuk peningkatan kepemilikan saham sebesar Rp 1 triliun dan pembelian obligasi subordinasi Rp 2 triliun.  “Saat ini sudah ada kajian dari lembaga eksternal dan sedang kami proses internal.” ujarnya. 

Pihaknya antara lain perlu mengantongi  persetujuan dari dewan pengawas BPKH. Setelah mengantongi izin, tambahan investasi pada Bank Mualamat dapat segera dieksekusi.

Pengamat ekonomi syariah dari Universitas Indonesia Yusuf Wibisono menjelaskan, penempatan dana haji memang harus dilakukan secara aman sehingga sebagian besar diinvestasikan pada sukuk negara, BUMN, deposito bank syariah, dan instrumen syariah lain yang memberikan imbal hasil tetap. 

“Strategi ini tentu tidak salah, tetapi sangat konservatif. BPKH perlu memikirkan kemanfaatan yang lebih luas tidak hanya bagi jemaah haji tetapi juga umat,” ujar Yusuf kepada Katadata.co.id.

BPKH, menurut Yusuf, antara lain dapat menginvestasikan dana haji pada aset wakaf produktif dan lembaga keuangan mikro syariah. “Jika BPKH memiliki manajemen risiko yang baik, penempatan di lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamlil dapat meningkatkan imbal hasil dan membantu palaku usaha mikro,” katanya. 

Sementara terkait rencana investasi BPKH di Bank Muamalat, menurut dia, akan menjadi peluang bagi perbaikan kinerja bank tersebut sekaligus memberikan hasil investasi yang kompetitif bagi BPKH. Saat ini, menurut dia, kondisi kinerja Bank Muamalat tak terlalu baik sehingga membutuhkan tambahan modal.

“Namun, sebagai bank syariah pertama, Bank Muamalat memiliki brand yang kuat dan segmen deposan yang loyal sehingga ada peluang besar kinerjanya akan membaik,” ujarnya. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *