Efek Pandemi Menyehatkan Kepemilikan Surat Utang Negara

3 min read


  • Porsi kepemilikan asing pada surat utang negara anjlok dari 38,75% pada akhir 2019 menjadi 25,16% pada akhir 2020. 
  • Kepemilikan asing yang tinggi berpotensi meningkatkan volatilitas rupiah. 
  • Pemerintah diharapkan mampu menjaga kepemilikan asing di bawah 30%.

Pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia dan berbagai negara sejak kuartal pertama 2020 membuat investor berbondong-bondong kabur dari Indonesia. Efeknya, porsi kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara pada tahun lalu anjlok. Namun, justru lebih sehat untuk rupiah.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiyaaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, porsi kepemilikan asing di surat utang negara pada akhir tahun lalu turun dari 38,75% menjadi 25,16%. Porsi kepemilikan asing ini merupakan yang terendah sejak 2009. Porsi kepemilikan asing sejak 2010 selalu berada di atas 30%, bahkan nyaris mencapai 40% pada akhir 2017.

Secara nominal, jumlah surat utang yang digenggam asing pada akhir tahun lalu juga turun dari Rp 1.061,86 triliun menjadi Rp 973,1 triliun. Total surat utang pemerintah yang beredar hingga Desember 2020 mencapai Rp 3.870,76 triliun, naik lebih dari Rp 1.000 triliun dibandingkan akhir 2019 Rp 2.752,9 triliun.

Dari total surat utang yang beredar kini kepemilikan paling banyak digenggam oleh perbankan mencapai 35,54% pada akhir tahun lalu, naik dibandingkan tahun sebelumnya 21,12%. Jumlah surat yang digenggam asing mencapai Rp 1.375,57 triliun, melonjak lebih dari dua kali lipat dari Rp 581,37 triliun.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, rendahnya kepemilikan asing pada tahun 2020 disebabkan oleh aliran keluar sebesar $4,68 miliar dari pasar obligasi. Arus modal keluar ini seiring meningkatnya sentimen risk-off di pasar negara berkembang akibat meledaknya pandemi di bulan Maret.

Namun sejak kuartal keempat tahun lalu, mulai ada aliran modal asing. Sentimen vaksin, menurut Josua, membuat investor mulai melirik aset-aset berisiko, termasuk surat utang negara emerging market. “Aliran masuk ini akan berlanjut pada 2021, terutama jika vaksin sudah didistribusikan ke mayoritas masyarakat,” ujar Josua kepada Katadata.co.id, Selasa (12/1). 

Berdasarkan data DJPPR, porsi kepemilikan asing pada awal 2021 naik tipis menjadi 25,25%. Secara nominal, surat utang yang digenggam asing hingga 5 Januari 2021 bertambah Rp 5,8 triliun dibandingkan akhir Desember 2020 menjadi Rp 978,99 triliun. Meski demikian, pemerintah pada pekan pertama 2021 telah menerbitkan surta utang global sebesar US$ 3 miliar dan 1 miliar euro atau setara Rp 58 triliun. 

Di sisi lain, Josua memperkirakan sektor perbankan masih akan melanjutkan tren pembelian SBN pada tahun ini karena pertumbuhan kredit yang diperkirakan baru pulih menjelang akhir tahun. OJK sebelumnya memproyeksi kredit tahun ini hanya akan tumbuh 6% hingga 7%.

“Dengan likuiditas yang ample dan sektor riil yang belum pulih, perbankan akan cenderung mendistribusikan dananya ke SBN. Namun, penambahannya tidak akan sesignifikan pada tahun lalu,” katanya.

Josua pun memperkirakan kepemilikan SBN masih akan didominasi perbankan pada tahun depan meski porsinya berpotensi menurun seiring kepemilikan asing yang kemungkinan meningkat.

 

Efek Kepemilikan Asing ke Volatilitas Rupiah

Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai porsi kepemilikan asing yang kini mencapai 25% dari total surat berharga negara lebih sehat, terutama bagi stabilitas rupiah.  “Kepemilikan asing kita sebelumnya agak tinggi, bahkan pernah hampir mencapai 40%. Efeknya, signifikan terhadap rupiah ketika mereka menarik dananya saat ada gejolak,” kata David kepada Katadata.co.id. 

Mengutip data Bloomberg, rupiah sempat anjlok hingga ke level Rp 16.575 per dolar AS di awal pandemi dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Maret 2020. Padahal pada dua bulan pertama tahun lalu, rupiah stabil di bawah Rp 14.000 per dolar AS. Rupiah bahkan sempat menyentuh Rp 13.582 per dolar AS pada 24 Januari seiring kepemilikan asing yang mencatatkan rekor tertinggi secara nominal pada SBN mencapai Rp 1.092 triliun. 

Porsi kepemilikan asing yang selalu berada di atas 30% pada 2010 hingga 2019, menurut David, juga lebih tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga seperti Malayisa, Thailand, dan Singapura. Tak heran, rupiah lebih mudah terpengaruh oleh sentimen global. 

“Porsi kepemilikan asing 25% seperti saat ini saya rasa sudah cukup ideal. Sekarang kan juga sudah ada Indonesia Investment Authority, investasi asing kita harapkan lebih banyak masuk ke sana dibandingkan ke instrumen portofolio,” katanya. 

Untuk menjaga agar kepemilikan asing tak menggu stabilitas rupiah, David menyarankan agar pemerintah lebih selektif dalam memilih investor asing yang disasar. Hal ini dapat dilakukan saat menggelar roadshow saat berencana menerbitkan surat utang. “Ada beberapa tipe investor yang oreientasinya jangka panjang. Ini yang harus disasar pemerintah.” katanya. 

Pemerintah pada tahun ini harus menutup defisit anggaran mencapai Rp 1.009 triliun atau 5,7% terhadap PDB yang akan dipenuhi melalui pembiayaan utang Rp 1.177,4 triliun.  Target pembiyaan utang tersebut merupakan penarikan secara neto atau setelah dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok atau utang yang jatuh tempo.  

Adapun dari total utang yang akan ditarik pada 2021, 80% hingga 85% akan berasal dari pembiayaan rupiah, sedangkan 15% hingga 20% dalam denominasi valuta asing. Dari masing-masing surat utang yang diterbitkan dalam denominasi rupiah maupun valas, 27% hingga 32% akan diterbitkan dalam bentuk surat berharga syariah atau sukuk.

Ekonom Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi memperkirakan perbankan masih akan mendominasi kepemilikan SBN pada tahun ini, meski kepemilikan asing akan meningkat. Aliran modal asing berpotensi mengalir deras ke Indonesia dan masuk ke instrumen-instrumen portofilio karena likuiditas global yang melimpah akibat kebijakan moneter ekspansif di banyak negara, terutama negara-negara maju. 

“Namun, perbankan kemungkinan akan tetap banyak menempatkan dana di SBN karena pertumbuhan kredit yang masih akan lambat. Ini sebenarnya sudah terjadi sejak sebelum pandemi dan diperparah sejak adanya wabah,” katanya. 

Menurut Eric, porsi kepemilikan asing terhadap surat utang pemerintah tidak boleh terlalu besar, apalagi kembali ke level sebelum pandemi. Kepemilikan asing yang rendah pada surat utang pemerintah dapat menjaga rupiah bergerak lebih stabil. “Pasar SBN sebaiknya tumbuh dengan mendorong lebih banyak investor lokal, terutama investor institusional seperti perbankan, dana pensiun, dan asuransi,” ujarnya. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *