BPK: Risiko Salah Urus Keuangan Negara Lebih Tinggi saat Pandemi

1 min read


Pandemi Covid-19 membuat pemerintah harus menggelontorkan belanja negara dalam jumlah yang sangat besar dan cepat. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyatakan risiko salah urus, penipuan, hingga korupsi memang lebih mudah terjadi saat bencana melanda seperti saat Pandemi Covid-19 saat ini. 

 “Karena saat ini terjadi kebingungan yang tiba-tiba. Ini meningkatkan risiko tidak tercapainya tujuan anggaran,” ujar Agung,  dalam Webinar Internasional “Ensuring Transparency and Accountability in Covid-19 Pandemic: a Multi-Stakeholder Approach/Perspective”, Senin (11/1).

Untuk itu, menurut dia, audit BPK snagat dibutuhkan untuk menjaga agar tujuan anggaran ke depan berlangsung efektif.  Transparansi dan akuntabilitas adalah dua komponen utama tata kelola yang tidak boleh dikompromikan meski selama krisis. Semua pemangku kepentingan harus menyadari dan berusaha untuk mempromosikan nilai-nilai tersebut.

“BPK menyadari kondisi itu sehingga sedang melakukan audit komprehensif berbasis risiko,” kata dia.

Audit berbasis risiko dilakukan karena merupakan instrumen penting dan strategis untuk memitigasi risiko tinggi yang mungkin timbul dalam situasi darurat. Sementara, audit komprehensif tetap dilakukan terhadap seluruh elemen keuangan negara terhadap respons pemerintah pusat dan daerah terhadap pandemi.

BPK saat ini tengah merampungkan audit pengelolaan keuangan negara untuk penanganan Covid-19. Audit mencakup validitas dan kejelasan data terkait kriteria penerima dan target bantuan Covi-19, pentingnya koordinasi kementerian atas pertukaran data, transparansi dan akuntabilitas selaras dengan regulasi, serta sistem pengendalian internal kuat dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan

“Kami harap laporan bisa diselesaikan bulan ini,” ujar Anggota III BPK Achsanul Qosasi menilai Covid-19 pada kesempatan yang sama. 

Achsanul memperkirakan pandemi Covid-19 masih berpotensi menciptakan guncangan bagi perekonomian global.  Pemerintah harus tetap waspada menghadapi kondisi ke depan dan berkomitmen untuk terus  menjamin transparansi dan akuntabilitas aktivitas pengelolaan anggaran. 

“Kerja sama BPK, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain akan menciptakan efektivitas lebih baik dalam pengelolaan pandemi, ” kata Achsanul

Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam menilai upaya pemerintah dengan dalam mengatasi pandemi sudah cukup maksimal. “Namun koordinasi memang harus terus dibangun oleh pemerintah dengan berbagai pihak guna memitigasi risiko,” ujar Piter kepada Katadata.co.id, Senin (11/1).

Kendati demikian, pemerintah harus bisa cepat menyelesaikan Covid-19 di Tanah Air. Hal tersebut merupakan satu-satunya cara solusi menghadapi risiko virus corona yang akan menghantui keuangan negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *