WHO Tegur Negara Kaya terkait Antrean Vaksinasi Covid-19

1 min read


Badan Kesehatan Dunia (WHO) menegur negara kaya terkait  proses vaksinasi Covid-19 yang menimbulkan antrean panjang. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, tidak boleh ada antrean dalam proses vaksinasi Covid-19.

“Negara-negara kaya mempunyai persedia vaksin dalam jumlah banyak.  Tanpa perkecualian, tidak boleh ada antrean dalam proses vaksinasi,” kata Tedros dalam acara jumpa media di Jenewa, Swiss, seperti dilansir dari laman Channelnewsasia, Sabtu (9/1).

Tedros juga meminta negara-negara kaya menghentikan perjanjian bilateral dalam jumlah besar terkait pengadaan vaksin. Namun, Tedros tidak menyebutkan negara mana yang melakukan vaksinasi sehingga menimbulkan antrean panjang.

Tedros menegaskan, negara yang berlebih dalam pemesanan dosis vaksin diminta untuk segera menyerahkan kelebihan tersebit ke fasilitas berbagi vaksin COVAX.

Sebelumnya, Uni Eropa mengungkapkan telah mencapai kesepakatan dengan Pfizer dan Biotech untuk pengadaan tambahan 300 juta dosis vaksin. Dengan demikian, setengah dari produksi vaksin Pfizer dan Biotech telah dipesan oleh Uni Eropa.

Kritikan yang sama juga dilontarkan Kepala Gawat Darurat WHO Mike Ryan. Menurut dia, vaksin harus diberikan terlebih dahulu kepada kelompok yang paling rentan serta tenaga kesehatan.

“Apakah kita akan membiarkan begitu saja kelompok yang rentan serta tenaga kesehatan meninggal karena virus Covid-19,” tanya Mike.

Hingga kini, negara-negara kaya seperti Inggris, negara anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, Swiss dan Israel menjadi yang terdepan dalam pemesanan vaksin Covid-19, termasuk dari Pfizer dan Biontech, Moderna dan AstraZeneca. Sementara itu, hampir 88 juta orang di seluruh dunia terinfeksi virus Covid-19 sejak pandemi dan sekitar 1,9 juga meninggal.

Kasus positif terus meningkat dalam beberapa hari terakhir di sejumlah negara. Tedros mengungkapkan, penyebaran virus di beberapa negara sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan.

“Permasalahan utama adalah tidak menjalani protokol kesehatan sudah menjadi kebiasaan. Padahal, tanpa protokol kesehatan, memberi peluang bagi virus untuk meenyebar lebih luas,” ujarnya.

Awal pekan ini, Inggris kembali menerapkan karantina wilayah atau lockdown akibat kasus positif yang terus meningkat. Penerapan lockdown nasional Covid-19 kali ini tidak jauh berbeda dengan lockdown tahun lalu. Misalnya, semua sekolah akan ditutup kecuali untuk anak dari pekerja esensial atau anak berkebutuhan. Johnson memastikan bakal ada penyesuaian untuk pelaksanaan ujian nasional mengingat kecil kemungkinan bakal bisa terlaksana sesuai jadwal.

Contoh lainnya, warga juga diimbau untuk tetap berada di rumah kecuali perlu keluar untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak di sini meliputi belanja bahan pokok, olahraga, pergi berobat, dan juga bekerja untuk sektor esensial.

Jerman juga melakukan karantina wilayah ketat sejak 16 Desember 2020, menutup semua toko yang tidak penting dan memberlakukan jam malam di beberapa daerah, dengan langkah-langkah tersebut diperkirakan akan berlangsung hingga setidaknya 10 Januari 2021. Kanselir Angela Merkel mendesak warga Jerman untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu dan membatasi kontak sosial seminimal mungkin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *