PSBB di Jakarta dan Banten Ikut Kebijakan Rem Darurat Jokowi

1 min read


Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite Katadata ini.

Pemerintah pusat akhirnya memutuskan menarik rem darurat untuk wilayah Jawa dan Bali. Hal itu untuk menekan kasus Covid-19 yang terus meningkat sejak November 2020. 

Dengan keluarnya kebijakan tersebut, DKI Jakarta dan Banten pun mengikuti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah pusat ala Presiden Joko Widodo.

“Kebijakan yang dibuat akan diusahakan lebih komprehensif dan holistik. Kami juga melihat situasi, kondisi dan fakta di lapangan, karena regulasi terus diperbaiki dan disempurnakan,” kata Riza dalam Talkshow Implementasi PPKM Jawa-Bali: Kesiapan Pemerintah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat, Kamis (7/1).

Tingkat kepatuhan di Jakarta selama pemberlakuan PSBB selama ini sebenarnya sudah berjalan cukup baik. Seperti penyediaan wastafel serta pengecekan suhu di stasiun kereta api.

Selain itu, pengguna kereta api telah disiplin protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker dan face shield guna mencegah penyebaran virus. Dengan begitu, Riza menilai tingkat penularan di transportasi umum cenderung melandai dibandingkan dengan pasar dan perkantoran.

Di sisi lain, Pemprov Jakarta telah membentuk program kampung aman, kampung siaga, dan kampung tangguh. Dengan program tersebut, setiap kelurahan, RW, RT mengawasi mobilitas masyarakat melalui koordinasi whatsapp group. 

“Itu merupakan salah satu cara kami untuk menekan kasus aktif. Namun perlu diingat, aturan yang ditetapkan hanya berkontribusi 20%, sementara 80% didorong oleh kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Pemprov DKI juga mengambil kebijakan untuk menutup tempat wisata dan membatasi jam operasional sektor usaha. Pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain untuk membatasi tempat wisata. Pasalnya, kasus aktif bisa ditekan jika ada koordinasi dengan berbagai daerah di sekitar Jakarta.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al-Muktabar menyebutkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan cenderung menurun. Oleh karena itu, pihaknya mengikuti pengetatan aktivitas sesuai kebijakan pemerintah pusat. 

Salah satu sasarannya dengan mengawasi aktivitas di pasar tradisional dan kawasan industri. Muktabar menjelaskan selama pengetatan aktivitas, pihaknya memberi ruang juga memperketat protokol kesehatan, sehingga Pemprov Banten mengecek sektor tersebut secara berkala.

Untuk usaha yang melanggar protokol kesehatan, dia menekankan pihaknya akan menutup usaha dan ditindaklanjuti. “Kalau mereka melanggar, tentu akan diberi sanksi dan usahanya ditutup sementara. Tapi sejauh ini, sebagian besar melakukan protokol kesehatan dengan baik,” ujar Muktabar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *